KALBARAYA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis dalam menyikapi ketidakpastian situasi global yang kian menekan ekonomi dunia. Di hadapan jajaran menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna Kesiapan Idul Fitri 2026, Presiden menegaskan bahwa meskipun kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, aktivitas ekonomi kerakyatan wajib tetap berjalan normal.
Pertemuan yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026) tersebut, memfokuskan pada mitigasi dampak krisis internasional terhadap stabilitas dalam negeri menjelang hari raya.
Navigasi Ekonomi di Tengah Krisis Dunia
Dunia saat ini tengah dibayangi ancaman inflasi, ketegangan geopolitik, hingga ketidakpastian harga komoditas global. Presiden Prabowo menginstruksikan kabinetnya untuk bersikap responsif namun tetap menjaga psikologi pasar dan masyarakat.
“Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang,” tegas Presiden dalam arahannya.
Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya stagnasi ekonomi akibat ketakutan berlebih terhadap kondisi eksternal. Sebaliknya, Presiden mendorong agar roda ekonomi nasional tetap produktif guna mengamankan daya beli masyarakat serta keberlangsungan lapangan kerja.
Stabilitas Nasional Sebagai Prioritas Utama
Menurut Presiden, ketenangan publik merupakan fondasi fundamental bagi ketahanan nasional. Beliau menekankan bahwa komunikasi pemerintah yang transparan menjadi kunci agar masyarakat tetap percaya diri dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Indonesia masih memiliki modalitas kekuatan yang cukup untuk menghadapi tantangan global. Hingga detik ini, situasi nasional tetap berada dalam kendali pemerintah,” ungkapnya optimistis.
Presiden meyakini bahwa dengan koordinasi indikator ekonomi makro dan mikro yang presisi, Indonesia mampu meminimalisir dampak rembesan (spillover) dari krisis luar negeri.
Sinergi Kabinet Menuju Indonesia Maju 2045
Menutup arahannya, Kepala Negara menekankan pentingnya soliditas antar-kementerian dan lembaga. Sinergi antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya menjadi faktor penentu dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif.
Soliditas ini bukan hanya untuk merespons tantangan jangka pendek jelang Lebaran 2026, namun juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Dengan kepemimpinan yang terkoordinasi, pemerintah berkomitmen menunjukkan bahwa Indonesia memiliki resiliensi tinggi di kancah internasional.
