KALBARAYA, JAKARTA – Sekretariat Jenderal MPR RI secara resmi menyampaikan permohonan maaf terkait kontroversi yang terjadi dalam babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Langkah tegas diambil dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kompetisi tersebut.
Keputusan ini diambil setelah video pelaksanaan lomba pada 9 Mei 2026 lalu viral di media sosial. Publik menyoroti ketidakkonsistenan penilaian juri yang dianggap menyalahkan jawaban benar dari Regu C asal SMAN 1 Pontianak, sementara jawaban serupa pada sesi lain mendapatkan poin.
Dua sosok juri yang menjadi sorotan dalam insiden tersebut adalah Dyastasita Widya Budi (Kepala Biro Pengkajian Konstitusi) dan Indri Wahyuni (Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI).
“Merespons pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta pada LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat, panitia pelaksana dari Setjen MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan tersebut,” tulis pernyataan resmi MPR RI melalui akun Instagram terverifikasi, Selasa (12/5).
Komitmen pada Sportivitas dan Evaluasi Total
MPR RI menegaskan bahwa ajang pendidikan bagi generasi muda ini seharusnya menjadi wadah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, sportivitas, serta transparansi. Oleh karena itu, Setjen MPR RI berjanji akan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek teknis perlombaan.
Beberapa poin krusial yang akan dievaluasi meliputi:
- Mekanisme dan standarisasi penilaian juri.
- Sistem verifikasi jawaban peserta secara real-time.
- Tata kelola penanganan keberatan atau prosedur banding dalam perlombaan.
“Evaluasi ini dilakukan agar pelaksanaan di masa mendatang dapat berlangsung lebih baik, akuntabel, dan transparan,” tambah keterangan tersebut.
Apresiasi atas Pengawasan Publik
Selain permohonan maaf, pihak MPR RI juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta, guru pendamping, hingga masyarakat luas yang kritis mengawasi jalannya lomba.
Kritik dan masukan dari publik dinilai sebagai elemen penting untuk menjaga integritas proses pembelajaran kebangsaan. MPR RI berkomitmen menjadikan insiden di Kalimantan Barat ini sebagai momentum perbaikan kualitas kegiatan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetap terjaga.
“Masukan publik sangat penting demi menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses edukasi kebangsaan yang inklusif dan berintegritas,” pungkas pernyataan tersebut.
