KALBARAYA, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan moderasi konten platform media sosial milik Meta. Kritik tersebut disampaikan langsung saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Meta di Sequis Tower, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Meutya menyoroti adanya indikasi standar ganda dalam penanganan konten. Ia mengungkapkan pengalaman pribadinya saat mengunggah foto kunjungan ke Palestina yang secara mendadak hilang dari platform, sementara konten negatif seperti hoaks justru cenderung bertahan lama.
Sentil “Self-Censorship” dan Kelambatan Hapus Hoaks
Dalam pertemuan tersebut, pihak Meta sempat berdalih bahwa hilangnya konten tersebut kemungkinan berkaitan dengan mekanisme distribusi. Namun, Meutya dengan tegas menolak alasan tersebut dan menuding adanya praktik self-censorship pada isu-isu tertentu.
“Bukan masalah distribusinya. Mengapa untuk isu tertentu self-censorship dilakukan begitu cepat? Sebaliknya, konten hoaks kesehatan, serangan terhadap pemerintah, hingga adu domba SARA di Indonesia justru penanganannya sangat lambat,” tegas Meutya, dikutip dari rekaman video sidak tersebut, Sabtu (7/3/2026).
Mantan jurnalis perang ini mempertanyakan mengapa konten kemanusiaan seperti di Palestina bisa langsung lenyap, sedangkan hoaks yang nyata-nyata mengganggu stabilitas nasional membutuhkan waktu lama untuk ditindak.
Gugat Transparansi Algoritma dan Data Pengguna
Tak hanya soal moderasi, Menkomdigi juga menggugat tertutupnya akses pemerintah terhadap data teknis platform digital di Indonesia. Ia mengeluhkan minimnya transparansi mengenai jumlah pengguna riil hingga mekanisme algoritma yang digunakan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut.
“Secara teknologi semua terdata, tapi kenapa kami (pemerintah) tidak bisa tahu jumlah pengguna pastinya? Algoritma pun sampai sekarang tidak bisa dibuka,” ungkap Meutya dengan nada kecewa.
Ia memperingatkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan digital untuk mengambil tindakan tegas jika perusahaan platform tidak segera memperbaiki kebijakan mereka. “Setiap negara akan melakukan caranya masing-masing jika ini tidak diubah,” pungkasnya.
