KALBARAYA, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak akan berkompromi dalam negosiasi nuklir dengan Iran. Presiden Donald Trump disebut hanya akan menandatangani perjanjian baru jika poin-poin di dalamnya sepenuhnya menguntungkan kepentingan domestik dan keamanan nasional AS.
Sikap tegas ini mencuat pasca-pertemuan intensif selama dua jam yang digelar di Ruang Situasi Gedung Putih, Jumat (29/5). Pertemuan tingkat tinggi tersebut difokuskan untuk merumuskan langkah final Washington terhadap ambisi nuklir Teheran.
Sebelumnya, melalui platform media sosial Truth Social, Presiden Trump menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan “keputusan akhir” terkait draf kesepakatan yang tengah digodok. Langkah ini diambil guna mengakhiri ketegangan geopolitik yang telah berlangsung lama dengan Iran.
Seorang pejabat senior Gedung Putih menggarisbawahi bahwa posisi AS tetap tidak berubah: Iran dilarang keras memiliki atau mengembangkan senjata pemusnah massal tersebut.
“Presiden hanya akan menyetujui kesepakatan yang baik untuk Amerika dan memenuhi batasan ketat yang telah ditetapkan sejak awal,” ujar pejabat tersebut.
Syarat Mutlak: Dari Larangan Nuklir hingga Blokade Selat Hormuz
Gedung Putih menilai isu ini sangat krusial, tidak hanya bagi keamanan domestik AS tetapi juga stabilitas kawasan Timur Tengah dan global. Washington berkomitmen melindungi sekutu-sekutunya dari potensi ancaman militer Iran.
Berdasarkan poin-poin yang sempat dibagikan Trump di Truth Social, terdapat dua elemen kunci yang menjadi harga mati bagi AS:
- Nuklir Zero Tolerance: Iran wajib berkomitmen penuh untuk tidak memproduksi senjata nuklir, baik untuk keperluan militer maupun program sipil yang berisiko dialihfungsikan.
- Kebebasan Navigasi: Teheran harus membuka kembali Selat Hormuz secara total untuk aktivitas pelayaran komersial internasional tanpa pembatasan.
Poin mengenai Selat Hormuz dinilai sangat vital mengingat jalur maritim tersebut merupakan urat nadi perdagangan minyak mentah dunia. Melalui pendekatan holistik ini, AS ingin memastikan kesepakatan masa depan tidak hanya meredam ancaman nuklir, tetapi juga menjamin kelancaran ekonomi global.
