KALBARAYA, WASHINGTON D.C. – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) resmi merilis Strategi Pertahanan Nasional (NDS) 2026 pada Jumat waktu setempat. Dokumen ini menandai perubahan haluan militer Washington yang kini lebih memprioritaskan keamanan dalam negeri serta penguatan pengaruh di Belahan Bumi Barat, sembari mendesak sekutu internasional untuk lebih mandiri.
Kebijakan di bawah administrasi Presiden Donald Trump ini secara eksplisit menginstruksikan para sekutu di Eropa dan kawasan lain untuk memikul tanggung jawab pertahanan utama mereka sendiri. Dukungan militer Amerika Serikat di masa depan dipastikan akan tetap ada, namun dengan porsi yang jauh lebih terbatas.
Pendekatan Baru terhadap China dan Rusia
NDS 2026 menunjukkan pergeseran nada diplomatik yang signifikan. Pentagon kini mengedepankan pembentukan “hubungan yang saling menghormati” dengan Beijing. Kontras dengan era Joe Biden yang menempatkan China sebagai tantangan paling krusial, strategi terbaru ini justru tidak lagi mencantumkan Taiwan—wilayah yang selama ini menjadi titik panas hubungan kedua negara—sebagai sekutu yang secara eksplisit dilindungi.
Sementara itu, ancaman Rusia yang sebelumnya dianggap “akut”, kini dikategorikan sebagai isu yang “terus-menerus namun dapat dikelola”. Fokus pertahanan terhadap Moskow kini diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara anggota NATO sebagai garda terdepan.
Militerisasi Perbatasan dan Penghapusan Isu Iklim
Strategi pertahanan terbaru ini menyelaraskan militer dengan kebijakan domestik yang ketat. Pentagon menegaskan bahwa “keamanan perbatasan adalah keamanan nasional,” yang berarti militer akan dilibatkan dalam menutup perbatasan, menangkal imigrasi ilegal, hingga mendukung proses deportasi massal.
Menariknya, dokumen ini sepenuhnya menghapus isu perubahan iklim yang pada era sebelumnya dianggap sebagai salah satu “ancaman global”. Fokus anggaran kini dialihkan untuk memulihkan dominasi militer AS, terutama di Amerika Latin.
Kembalinya Doktrin Monroe dan Agresi di Amerika Latin
Pentagon memperkenalkan apa yang disebut sebagai “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”. Kebijakan ini menegaskan kembali bahwa Amerika Latin merupakan wilayah pengaruh eksklusif AS yang terlarang bagi kekuatan pesaing dunia lainnya.
Langkah ini sudah terlihat melalui beberapa aksi militer agresif baru-baru ini, termasuk:
- Penangkapan Nicolas Maduro: Operasi militer yang mengamankan Presiden Venezuela beserta istrinya.
- Operasi Anti-Narkotika: Serangan terhadap lebih dari 30 kapal di perairan kawasan yang diduga terlibat penyelundupan.
Namun, operasi tersebut memicu kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia internasional. Pasalnya, serangan tersebut dilaporkan menelan lebih dari 100 korban jiwa tanpa bukti kuat keterlibatan mereka dalam kartel narkoba. Para ahli hukum internasional memperingatkan adanya potensi pelanggaran berat terkait pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings) terhadap warga sipil yang tidak memberikan ancaman langsung terhadap kedaulatan AS.
