KALBARAYA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap moralitas sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memiliki etika dalam mengelola perusahaan negara. Dalam pernyataan kerasnya, Prabowo menyoroti adanya oknum pimpinan BUMN yang masih menuntut tantiem atau bonus besar, padahal korporasi yang mereka pimpin sedang dalam kondisi merugi.
Kritik tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
“Sudah perusahaan rugi, masih berani minta tantiem. Itu tidak tahu malu, dablek menurut saya,” tegas Prabowo di hadapan para undangan.
Instruksi “Bersih-Bersih” BUMN Menyikapi bobroknya tata kelola di sejumlah perusahaan pelat merah, Presiden langsung memberikan mandat khusus kepada jajaran menteri terkait dan Kepala Danantara untuk melakukan reformasi total. Prabowo meminta agar BUMN yang tidak produktif dan bermasalah segera dibenahi atau “dibersihkan” dari oknum yang tidak berintegritas.
Prabowo juga memberikan pilihan pahit bagi para direksi yang merasa tidak mampu memenuhi standar kerja dan pengabdian yang diminta negara.
“Jika tidak sanggup mengabdi dengan fasilitas yang ada, silakan mengundurkan diri. Masih banyak individu kompeten lainnya yang siap dan antre untuk menggantikan posisi saudara-saudara demi negara,” ujar Presiden dengan nada bicara yang tegas.
Bongkar Praktik ‘Mark-up’ dan Manipulasi Impor Energi
Selain masalah bonus, Presiden Prabowo juga membidik praktik kecurangan dalam manajemen BUMN, terutama manipulasi informasi yang bertujuan untuk mengelabui atasan hingga Presiden. Ia menegaskan bahwa era pembiaran terhadap aksi penipuan internal telah berakhir.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah sektor energi. Prabowo mengungkapkan adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) yang memanfaatkan celah kebijakan impor.
“Praktik mark-up itu sejatinya adalah penipuan dan pencurian uang rakyat di siang bolong,” ungkapnya.
Presiden menilai, ketergantungan pada impor sering kali sengaja diciptakan oleh segelintir oknum “pintar tapi serakah” untuk meraup keuntungan pribadi melalui selisih harga. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi dalam negeri yang melimpah.
“Ada pihak yang sengaja mengatur agar kita terus impor agar mereka bisa memanipulasi harga dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Ini harus dihentikan demi menjaga kekayaan negara,” pungkas Prabowo.
