KALBARAYA, WASHINGTON – Amerika Serikat melakukan operasi maritim besar-besaran dengan menyita dua kapal tanker yang diduga menjadi bagian dari jalur ekspor ilegal minyak mentah Venezuela. Operasi yang berlangsung di dua titik berbeda, yakni Samudra Atlantik Utara dan Laut Karibia ini, menandai eskalasi baru dalam upaya Washington memutus aliran pendapatan Caracas.
Langkah ini menyusul penangkapan Presiden petahana Venezuela, Nicolas Maduro, dalam operasi militer kilat beberapa waktu lalu.
Pengejaran di Atlantik hingga Karibia Kapal pertama, Marinera (sebelumnya bernama M/V Bella 1), berhasil dikuasai pasukan AS setelah pengejaran dramatis selama dua minggu di perairan antara Islandia dan Skotlandia. Operasi di Atlantik Utara ini mendapat dukungan logistik dan aset udara dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy).
Sementara itu, kapal kedua bernama M/T Sophia dicegat di perairan internasional kawasan Karibia. Otoritas AS menyebut kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal dan kini telah dikawal oleh Penjaga Pantai AS menuju daratan Amerika Serikat untuk proses hukum lebih lanjut.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan melalui akun X pribadinya bahwa blokade terhadap minyak ilegal Venezuela akan ditegakkan secara penuh tanpa terkecuali di seluruh dunia.
Respons Keras Rusia dan China
Penyitaan ini memicu gelombang protes dari Moskow dan Beijing. Rusia mengecam keras aksi tersebut mengingat kapal Marinera berlayar menggunakan bendera Rusia.
- Tuntutan Rusia: Kementerian Transportasi Rusia menuntut pemulangan segera awak kapal warga negara Rusia dan menolak penggunaan kekuatan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di yurisdiksi mereka.
- Kecaman China: Sebagai pembeli utama minyak Venezuela, China menuding AS telah mengancam stabilitas keamanan energi global melalui kebijakan luar negeri yang agresif.
Status “Armada Bayangan” dan Hukum Laut Gedung Putih mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai bagian dari “armada bayangan” (dark fleet) yang kerap berganti identitas untuk menghindari sanksi. Marinera dilaporkan sempat mengibarkan bendera palsu Guyana sebelum akhirnya menggunakan bendera Rusia.
Pakar hukum maritim internasional menyatakan bahwa di bawah regulasi PBB, kapal yang dianggap tidak memiliki kewarganegaraan atau melakukan manipulasi identitas saat berlayar dapat dinaiki oleh otoritas negara lain untuk pemeriksaan.
Minyak Venezuela dan Dinamika Politik Dalam Negeri AS
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa hasil sitaan minyak dari tanker-tanker tersebut akan dijual di pasar internasional dengan harga pasar. Dana yang terkumpul rencananya akan didistribusikan untuk kepentingan rakyat Venezuela.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengklaim telah mengamankan kesepakatan penyerahan hingga 50 juta barel minyak senilai USD2,8 miliar dari pihak Caracas. Namun, ambisi pemerintahan Trump ini memicu perdebatan panas di Senat AS.
Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, menuntut transparansi anggaran dan keterlibatan militer dalam krisis Venezuela. Pekan depan, Senat dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait resolusi untuk membatasi aksi militer tanpa persetujuan resmi dari Kongres.
