KALBARAYA, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak lewat operasi senyap. Kali ini, tim penindakan lembaga rasuah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026). Langkah hukum ini langsung dibenarkan oleh petinggi lembaga antirasuah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya giat penindakan tersebut, meski menyebutkan bahwa timnya masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal.
“Betul, saat ini masih dalam tahap pendalaman,” ujar Setyo saat dikonfirmasi awak media.
Kendati belum membeberkan secara detail konstruksi perkara maupun modus operandinya, Setyo mengonfirmasi bahwa operasi tersebut menyasar pejabat di Kantor Pertanahan (Kantah) serta sejumlah pihak swasta atau pihak terkait lainnya.
Sesuai prosedur baku, penyidik KPK memiliki waktu $1 \times 24$ jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum akhirnya menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap di Bogor tersebut.
Rekam Jejak Penindakan: Rentetan OTT KPK Sepanjang 2026
Penindakan di BPN Kabupaten Bogor menambah panjang daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Tercatat, giat ini menjadi OTT ke-20 yang dilancarkan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
Intensitas penindakan KPK tahun ini tergolong sangat tinggi jika melihat jejak bulanan sejak awal Januari:
- Januari: Dibuka dengan OTT kasus suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang mencokok delapan orang. Menyusul kemudian penangkapan Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo.
- Februari: Menyasar Kepala KPP Madya Banjarmasin, eks Direktur P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal (Kakanwil Bea Cukai Sumbagbar), hingga dua pimpinan Pengadilan Negeri Depok (I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan).
- Maret (Bulan Ramadan): Menggelar tiga operasi terpisah yang menjerat tiga kepala daerah sekaligus, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
- April – Juni: Dimulai dari OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada April (tanpa operasi di bulan Mei), lalu berlanjut di Juni dengan menyerahnya Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, OTT Bupati Muara Enim Edison, pengembangan kasus ASN BPK RI, serta penyerahan diri Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
- Juli: Menjadi bulan yang sibuk dengan empat operasi sekaligus (ke-15 hingga ke-18) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, hingga Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
- Agustus: Menandai OTT ke-19 yang menyasar jajaran petinggi Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
