KALBARAYA, JAKARTA – Rencana impor besar-besaran 105 ribu unit mobil pikap asal India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu polemik di parlemen. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, secara mengejutkan mengaku tidak mengetahui secara mendalam mengenai detail pengadaan kendaraan operasional tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Rabu (11/3/2026), Ferry menegaskan bahwa urusan impor tersebut merupakan ranah teknis antara PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan produsen otomotif di India.
Kemenkop Fokus pada Infrastruktur Fisik
Ferry menjelaskan, posisi kementeriannya dalam proyek pembangunan KDMP adalah memberikan mandat kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik gudang serta fasilitas pendukung lainnya. Meski pengadaan kendaraan masuk dalam kategori “kelengkapan”, ia menyebut hal tersebut bersifat khusus dan di luar pantauan detail kementerian.
“Kami tidak mengetahui secara persis terkait aktivitas (impor) tersebut karena itu dilaksanakan oleh pihak Agrinas Pangan dengan produsen di India,” ujar Ferry. Ia menambahkan bahwa kementeriannya lebih fokus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pembangunan fisik seperti gudang dan gerai koperasi.
DPR Curigai Proyek “Gelap”, Rapat Terpaksa Ditunda
Ketidaktahuan Menkop Ferry memicu reaksi keras dari anggota legislatif. Komisi VI DPR RI akhirnya memutuskan untuk menunda rapat tersebut lantaran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, mangkir dari pemanggilan.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam, melontarkan kritik pedas atas ketidaktransparanan proyek ini. Ia menyayangkan rencana impor ratusan ribu kendaraan tersebut tidak pernah dikonsultasikan kepada DPR sebelumnya.
“Kami sangat kecewa. 105 ribu mobil itu angka yang sangat besar, tapi Menteri Koperasi tidak tahu, DPR tidak tahu, bahkan kepala desa sebagai pengguna juga tidak diajak bicara. Ini kepentingan siapa dan uangnya dari mana?” cecar Mufti Anam.
Desakan Transparansi Anggaran
Senada dengan Mufti, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini (Fraksi PKB), menyetujui pembatalan rapat hingga pimpinan PT Agrinas hadir memberikan penjelasan. Menurutnya, isu ini telah menjadi konsumsi publik dan memerlukan pertanggungjawaban yang jelas, bukan sekadar lempar tanggung jawab antarinstansi.
“Saya setuju rapat ditunda sampai Dirut Agrinas bisa hadir. Kita tidak bisa hanya berdiskusi dengan Menkop jika persoalan mendasarnya ada pada pihak pelaksana proyek,” tegas Anggia.
Foto-foto yang beredar menunjukkan unit pikap Mahindra Scorpio 4×4 yang diduga merupakan bagian dari impor tersebut telah terparkir di kantor PT Agrinas dan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, meski status pendanaan dan urgensi pengadaannya masih menjadi tanda tanya besar.
