Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., memimpin Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terkait Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (22/12/2025). (Foto: Adpim Provinsi Kalbar)

KALBARAYA, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat transparansi pengelolaan keuangan melalui Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Pertemuan tersebut membahas Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Ruang Rapat Arwana, Senin (22/12/2025).

Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, serta dihadiri Sekda Kalbar, dr. Harisson, dan jajaran Kepala Perangkat Daerah setempat.

BACA JUGA : Tekan Inflasi Jelang Nataru, Pemkab Kapuas Hulu Gelar Operasi Pasar Murah di 11 Kecamatan

Komitmen Tindak Lanjut 60 Hari Dalam arahannya, Krisantus menegaskan bahwa audit BPK merupakan instrumen penting untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa Pemprov Kalbar akan segera merespons setiap rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa.

“Kami mengapresiasi profesionalisme Tim BPK RI selama proses audit ini. Temuan dan rekomendasi yang ada akan kami jadikan acuan utama untuk memperbaiki kualitas perencanaan serta pengendalian belanja daerah di masa depan,” ujar Krisantus.

Wagub juga memberikan instruksi tegas kepada para Kepala Perangkat Daerah agar menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan resmi diterima.

Perbaikan Tata Kelola demi Kesejahteraan Tujuan akhir dari pemeriksaan kepatuhan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang berorientasi pada kemanfaatan publik. Krisantus meminta jajarannya bersikap responsif dan bertanggung jawab dalam proses perbaikan ini.

“Harapan kita adalah pembenahan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Akuntabilitas keuangan yang kuat adalah fondasi utama untuk mencapai visi Kalimantan Barat yang sejahtera dan berkeadilan,” imbuhnya.

Kegiatan ini sekaligus menutup rangkaian audit kepatuhan BPK untuk memastikan belanja daerah di lingkungan Pemprov Kalbar tetap berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

By APZ APZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *