KALBARAYA – Kebijakan luar negeri dan hukum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi. Trump menunjukkan perlakuan yang sangat kontras antara dua pemimpin Amerika Latin yang sama-sama terseret kasus narkoba: Nicolas Maduro dari Venezuela dan mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez.
Hanya berselang sebulan setelah memberikan pengampunan (pardon) kepada Hernandez, Trump justru memerintahkan operasi militer besar-besaran untuk menangkap Maduro guna menghadapi pengadilan di New York atas dakwaan serupa.
Pengampunan Kontroversial untuk Hernandez Juan Orlando Hernandez, yang memimpin Honduras periode 2014-2022, sebelumnya divonis 45 tahun penjara oleh pengadilan AS karena terbukti memfasilitasi pengiriman ratusan ton kokain. Namun, secara mengejutkan, Trump membebaskannya dari Penjara Federal Hazelton pada awal Desember 2025.
Dalam wawancara dengan Politico, Trump membela keputusannya dengan mengklaim bahwa Hernandez adalah korban konspirasi atau “dijebak”.
“Saya tidak begitu mengenalnya, namun saya mendengar dia diperlakukan tidak adil. Banyak negara berurusan dengan narkoba, dan hanya karena dia presiden, mereka menghukumnya 45 tahun,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari Associated Press.
BACA JUGA : Ambisi Energi Donald Trump: Siapkan Operasi Besar Kuasai Cadangan Minyak Raksasa Venezuela
Perbandingan dengan Kasus Maduro Kontradiksi ini semakin meruncing saat Trump memberikan keterangan pers pada Sabtu (3/1/2026), pasca-penangkapan Nicolas Maduro. Saat wartawan mempertanyakan mengapa ia begitu keras pada Maduro namun lunak pada Hernandez, Trump memberikan jawaban retoris yang mengaitkan kasus tersebut dengan situasi politik pribadinya di dalam negeri.
“Pria yang saya ampuni (Hernandez) itu dianiaya secara tidak adil, mirip dengan cara pemerintahan sebelumnya memperlakukan pria bernama Trump,” cetusnya kepada CNN.
Ironisnya, Maduro akan diadili di tempat yang sama dengan Hernandez, yakni New York, dengan tuduhan keterlibatan dalam jaringan narkoterorisme dan kepemilikan senjata ilegal.
Kritik Tajam dari Kongres AS Langkah pengampunan terhadap Hernandez tidak hanya memicu polemik internasional, tetapi juga mendapat penolakan keras dari internal Kongres AS. Anggota parlemen dari Partai Republik maupun Demokrat menyuarakan keprihatinan mendalam.
Banyak pihak menilai tindakan Trump dapat melemahkan kredibilitas Amerika Serikat dalam upaya global pemberantasan narkotika. Keputusan tersebut dianggap mengirimkan sinyal yang salah kepada para pemimpin dunia terkait komitmen AS terhadap penegakan hukum internasional di sektor narkoba.
