KALBARAYA, BANDUNG – Polda Jawa Barat mengonfirmasi telah mengamankan total 29 orang selama tiga gelombang aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jabar yang berlangsung pada Kamis (11/6), Senin (15/6), dan Rabu (17/6). Puluhan orang tersebut diamankan karena diduga kuat hendak memicu kericuhan di tengah jalannya aksi.
Enam Orang Masuk Tahap Penyidikan
Dari puluhan orang yang diperiksa, pihak kepolisian memastikan enam di antaranya akan diproses hukum lebih lanjut ke tahap penyidikan. Keenam oknum tersebut berinisial AT (27), SPA (19), AL (21), MBA (21), GP (21), dan RR (21).
“Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Dari 29 orang yang diamankan, enam di antaranya terpaksa kami naikkan statusnya ke proses penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, di gedung DPRD Jabar, Kamis (18/6).
Sita Bom Molotov hingga Tabung Gas Berpetasan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berbahaya yang dibawa oleh para pelaku dengan latar belakang profesi yang berbeda:
- AT (Pengangguran) & SPA (Fotografer Jalanan): Kedapatan membawa sejumlah botol kosong dan botol yang telah disiapkan untuk dijadikan bom molotov.
- AL (Pengemudi Ojek Online): Membawa botol oli yang telah dimodifikasi dan diisi dengan styrofoam.
- MBA, GP, & RR (Mahasiswa): Ditangkap karena membawa botol berisi bahan bakar Pertalite serta tabung gas yang dililit petasan berukuran besar yang diduga siap diledakkan.
Segera Ditetapkan Sebagai Tersangka
Saat ini, keenam orang tersebut masih berstatus sebagai terperiksa, namun pihak kepolisian menegaskan akan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan status tersangka. Kombes Hendra menegaskan bahwa Polri sama sekali tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, selama dilakukan tanpa kekerasan dan tidak membahayakan keselamatan publik.
Secara umum, aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat dalam tiga hari tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Adapun jalannya aksi di DPRD Jabar ini membawa sejumlah tuntutan krusial, mulai dari desakan perbaikan ekonomi, pembenahan tata kelola pemerintahan, hingga evaluasi terhadap efektivitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
