KALBARAYA, KALIMANTAN BARAT – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Gulam Mohamad Sharon, kembali turun ke lapangan dalam agenda Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) ke-5 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026. Kunjungan yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu (27-29 Maret 2026) ini menyasar titik-titik krusial di wilayah Kalimantan Barat II.
Dua isu utama yang menjadi sorotan legislator Komisi XII ini adalah percepatan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta pemenuhan hak masyarakat pelosok terhadap akses listrik desa.
Suarakan Legalisasi Tambang Rakyat
Dalam dialognya bersama warga di beberapa kabupaten di Kalbar II, Gulam Sharon banyak menerima keluhan terkait status hukum aktivitas pertambangan rakyat. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan solusi melalui penyederhanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Masyarakat di Kalbar II, khususnya di wilayah pedalaman, sangat bergantung pada sektor ini untuk ekonomi keluarga. Kami di Komisi XII terus mendorong pemerintah pusat agar penetapan WPR segera dituntaskan, sehingga masyarakat bisa menambang secara legal, aman, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujar Gulam Sharon.
Menurutnya, legalitas bukan hanya soal status hukum, tetapi juga akses bagi penambang untuk mendapatkan pembinaan teknis dan perlindungan dari negara.
Kebut Rasio Elektrifikasi: Listrik Desa Harus Merata
Isu kedua yang tak kalah mendesak adalah belum meratanya aliran listrik di desa-desa terpencil. Gulam Sharon menyoroti masih adanya beberapa dusun yang hanya mengandalkan penerangan seadanya atau genset pribadi yang berbiaya mahal.
“Masih ada ketimpangan akses energi. Listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk pendidikan dan ekonomi. Saya akan mengawal koordinasi dengan PLN dan kementerian terkait agar program Listrik Desa (Lisdes) di Kalimantan Barat II mendapatkan prioritas anggaran dan percepatan eksekusi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa energi yang masuk ke desa akan menjadi motor penggerak industri rumahan dan UMKM, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri.
Komitmen Kawal Aspirasi ke Pusat
Selama tiga hari perjalanan di wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Gulam Sharon mencatat berbagai masukan teknis dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Aspirasi ini rencananya akan disampaikan langsung dalam rapat kerja di Senayan setelah masa reses berakhir.
“Tugas saya adalah memastikan suara masyarakat dari pelosok Kalbar II sampai ke meja pengambil kebijakan di pusat. Kita ingin pembangunan itu dirasakan merata, mulai dari kemudahan izin usaha rakyat hingga terangnya lampu di setiap rumah warga,” pungkas Gulam.
