KALBARAYA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan respons resmi terkait polemik anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai angka fantastis. Proyek ini menjadi perbincangan publik setelah munculnya item pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta serta akuarium air laut dalam rincian anggaran.
Langkah ini diambil setelah munculnya teguran keras dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, yang mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera melakukan evaluasi total terhadap urgensi anggaran tersebut.
Teguran Kemendagri: Prioritaskan Kebutuhan Rakyat
Usai memimpin Upacara Puncak Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di Jakarta, Senin (27/4/2026), Bima Arya menegaskan agar setiap fasilitas pimpinan daerah harus memiliki korelasi langsung dengan manfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta Pak Gubernur untuk mengkaji kembali. Jika tidak prioritas dan tidak dirasakan langsung oleh warga, lebih baik dibatalkan saja. Semua penggunaan anggaran harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan rakyat,” tegas Bima Arya.
Permohonan Maaf dan Langkah Evaluasi Mandiri
Menanggapi kegaduhan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengakui adanya ketidaknyamanan masyarakat terkait nilai renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar.
Meskipun perencanaan paket tersebut diklaim telah ada sebelum masa jabatannya, Rudy menegaskan tidak akan mencari alasan dan mengambil tanggung jawab penuh sebagai pimpinan saat ini. Sebagai bentuk komitmen, Rudy mengumumkan beberapa langkah strategis:
- Pembiayaan Mandiri: Rudy memutuskan untuk menanggung secara pribadi biaya pengadaan item yang di luar fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
- Audit Terbuka: Seluruh paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara transparan agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat.
- Reformasi Birokrasi Internal: Mulai Selasa (28/4), Gubernur meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk pada posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur.
Komitmen Transparansi dan Etika Berkomunikasi
Selain persoalan anggaran, Rudy Mas’ud juga memohon maaf atas pernyataan sebelumnya yang sempat memicu penafsiran keliru terkait pimpinan di tingkat nasional. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata guna menjaga kondusivitas publik.
“Kritik keras adalah bentuk kepedulian masyarakat. Saya berkomitmen untuk bekerja lebih peka dan memprioritaskan rasa keadilan bagi warga Kalimantan Timur,” tulis Rudy dalam pernyataan resminya.
Pemerintah Provinsi Kaltim kini tengah membuka ruang transparansi yang lebih lebar agar setiap kebijakan pembangunan ke depan dapat dipahami dan dipantau bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.
