KALBARAYA, AMBON – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengeluarkan seruan damai menyikapi bentrokan antarwarga yang pecah di Ohoi Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Insiden berdarah tersebut dilaporkan telah menelan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan sejumlah harta benda milik warga.
Dalam keterangannya, Gubernur Lewerissa meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri dan tidak terjebak dalam provokasi isu menyesatkan yang dapat memperluas eskalasi konflik di Bumi Larvul Ngabal tersebut.
Dialog dan Hukum Adat Jadi Kunci Pemulihan
Pemerintah Provinsi Maluku menekankan bahwa penyelesaian pertikaian di Malra harus mengedepankan jalur musyawarah dengan menyentuh akar budaya setempat. Gubernur menyoroti pentingnya implementasi hukum adat Larvul Ngabal serta semangat hidup orang basudara sebagai instrumen utama pemulihan keamanan.
“Kita memiliki warisan nilai kasih dan persaudaraan dari leluhur. Mari kita jadikan dialog dan pendekatan adat sebagai jembatan untuk menyelesaikan perbedaan ini secara bermartabat,” ujar Lewerissa.
Selain pendekatan persuasif, Gubernur juga menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang memicu kerusuhan sesuai aturan yang berlaku.
Sinergi Tokoh Masyarakat dan Aparat Keamanan
Guna memastikan situasi kembali kondusif, Gubernur mengajak para raja, tokoh agama, anggota legislatif, hingga aktivis pemuda dan perempuan untuk bersinergi dengan aparat keamanan. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memantau stabilitas keamanan mulai dari tingkat lingkungan terkecil.
Gubernur juga mengimbau warga agar bijak dalam menyaring informasi. “Saya meminta masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks yang hanya akan memperkeruh suasana. Mari kita fokus pada pesan perdamaian,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah dan Empati bagi Korban
Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemprov berkomitmen untuk terus mengawal proses penanganan pascabentrokan, termasuk memberikan jaminan rasa aman bagi warga terdampak.
Kehadiran negara melalui aparat keamanan yang bertindak cepat dan terukur diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang dirugikan dalam insiden ini.
