KALBARAYA, JAKARTA — Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, meluapkan pembelaannya. Sambil terisak-isak, ia mempertanyakan logika hukum di balik tuduhan penerimaan uang pemerasan senilai Rp1,2 miliar yang dialamatkan kepadanya.
Dalam nota perlawanan yang dibacakannya pada hari Kamis, Silmy menilai tidak masuk akal jika dirinya harus menghancurkan reputasi dan karier profesional yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun hanya demi nominal tersebut.
“Saya tidak bermaksud mengecilkan angka Rp1,2 miliar yang disebut sebagai bagian saya. Saya hanya memohon Majelis Hakim menimbang dengan akal sehat,” ujar Silmy di ruang sidang. Ia menambahkan, taruhan dari perkara ini bukan sekadar jabatan, melainkan nama baik serta kehormatan keluarga yang ikut menanggung beban moral.
Meski demikian, Silmy menegaskan bahwa kilas balik perjalanan kariernya selama dua dekade bukanlah upaya untuk meminta keistimewaan, apalagi mengklaim bahwa masa pengabdian panjang bisa membuat seseorang kebal hukum. Pemaparan rekam jejak itu ia sampaikan sebagai konteks profesional, mengingat tuduhan yang diterimanya dinilai sangat bertolak belakang dengan prinsip kerjanya selama ini—yakni membereskan tata kelola, menutup celah kebocoran, dan memperbaiki institusi.
Di penghujung penyampaiannya, Silmy menyatakan kesiapannya untuk kembali mendedikasikan pengalaman dan keahliannya bagi bangsa dan negara jika nantinya Majelis Hakim memutuskannya tidak bersalah. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada anak-anak dan keluarganya yang setia mendampingi di tengah terpaan badai hukum ini.
Jeratan Kasus dan Dakwaan
Silmy Karim terseret dalam pusaran perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) serta penerimaan gratifikasi yang merentang pada periode 2021–2026. Dalam dakwaan jaksa, Silmy disebut-sebut terlibat bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kasus pemerasan ini diduga bermodus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak menerbitkan dokumen keimigrasian pemohon. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Izin Tinggal Kunjungan (baik dalam keadaan terpaksa maupun darurat), ITAS, ITAP, hingga perubahan administrasi alih status (ALTUS).
Selain Silmy, sejumlah nama lain turut didakwa dalam perkara ini, di antaranya mantan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, eks Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar Jaya Saputra, serta sejumlah pejabat struktural dan staf teknis seperti Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah alias Obin.
Dari total dugaan pemerasan tersebut, para terdakwa disebut menikmati aliran dana dengan besaran bervariasi. Khusus untuk Silmy, ia didakwa menerima bagian pemerasan sebesar Rp1,2 miliar, serta gratifikasi berupa uang tunai Rp2,56 miliar dan kepemilikan saham di beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar. Secara keseluruhan, total dugaan pemerasan dalam kasus ini mencapai Rp168,92 miliar dan gratifikasi Rp33,94 miliar.
Akibat perbuatan tersebut, eks Wamen Imipas ini terancam hukuman berat berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.
