KALBARAYA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) untuk kembali memberlakukan status tanggap darurat. Langkah ini diambil menyusul terjadinya rentetan banjir dan longsor susulan yang dikhawatirkan dapat menghambat target pemulihan pascabencana yang sebelumnya dipatok rampung pada 2028.
Instruksi tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung sejumlah titik parah banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada hari Selasa. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan keleluasaan bergerak tanpa harus terbelit prosedur administrasi yang panjang di tengah situasi darurat.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito segera menerbitkan surat arahan resmi. Kebijakan ini akan menjadi payung hukum bagi pemda untuk mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat dan tanggap.
Terabas Prosedur Demi Kecepatan
Tito menyoroti potensi hambatan birokrasi, seperti proses pengadaan melalui lelang yang dinilai terlalu memakan waktu di tengah penderitaan masyarakat. Ia menegaskan, aspek kecepatan penanganan harus diletakkan di atas segalanya.
“Kita harus sepakat daerah tetapkan lagi status tanggap darurat agar pemda dan kementerian terkait kebencanaan… bisa prosesnya cepat tanpa berbelit-belit. Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana,” tegas Tito, dikutip dari Antara.
Ruang lingkup penanganan di Pulau Sumatra sendiri tergolong masif, mencakup 53 kabupaten/kota dengan karakteristik bencana hidrometeorologi yang kerap berulang setiap kali curah hujan meningkat. Dengan status tanggap darurat, koordinasi lintas sektor antara pemda, Kementerian Sosial, Kementerian PU, hingga BNPB diharapkan jauh lebih cair dan tanpa hambatan birokratis.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, langsung menyambut baik usulan tersebut. Ia membeberkan bahwa ada enam kabupaten di Aceh yang kembali dihantam bencana susulan, yakni Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. Keberadaan status tanggap darurat dinilai krusial untuk memperlancar penanganan di lapangan.
Dalam kunjungannya di Pidie Jaya, Tito turut memantau langsung kerusakan infrastruktur vital seperti tanggul jebol di Sungai Meureudu, persawahan warga yang rusak berat di Bandar Dua, hingga kawasan tepi Sungai Jeulanga-Ulim di Desa Alue Keutapang.
Anggaran Raksasa dan Skema Pemulihan
Di luar penanganan darurat jangka pendek, pemerintah pusat tetap berkomitmen melanjutkan grand design rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra untuk periode 2026–2028 yang menelan anggaran sekitar Rp100,1 triliun. Dari total 33 kementerian/lembaga yang terlibat, 29 di antaranya telah mengantongi alokasi anggaran pada tahun 2026 ini.
Selain itu, pemerintah memperkuat fiskal daerah melalui suntikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai kurang lebih Rp10,6 triliun bagi wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar—baik bagi daerah terdampak langsung maupun tidak langsung. Tito mengimbau pemda segera memetakan kebutuhan mendesak yang bisa diselesaikan menggunakan anggaran daerah, sementara sisanya dikoordinasikan melalui Satgas PRR.
Sebagai bentuk dukungan nyata, dalam lawatan tersebut pemerintah turut menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari satu unit kendaraan water supply multifungsi, sembilan unit pompa air untuk Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara, dana stimulan masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang, hingga logistik dan 1.500 paket sembako senilai ratusan juta rupiah dari Kementerian Sosial.
“Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara kita yang terkena dampak dari bencana November lalu ataupun yang bencana susulan. Semua kita perhatikan,” pungkas Tito meyakinkan warga.
