KALBARAYA, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah radikal dengan mengumumkan perombakan total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mulai pekan depan, puluhan entitas bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dikonsolidasikan ke dalam satu sistem super holding untuk memangkas inefisiensi dan praktik “titipan” politik.
Langkah ini bertujuan menyelamatkan aset daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dinilai tidak produktif. Dedi menegaskan, restrukturisasi ini sekaligus menjadi akhir bagi fenomena BUMD “hantu” yang memiliki jajaran direksi namun minim aktivitas bisnis nyata.
Konsep penggabungan ini mengacu pada sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di level nasional. Dedi Mulyadi membeberkan salah satu temuan mencolok terkait inefisiensi anggaran, yakni skema sewa mobil listrik oleh BUMD kepada Pemprov Jabar dengan biaya mencapai Rp350 juta per unit setiap tahun.
“Total biaya sewanya menembus Rp11 miliar lebih per tahun. Ini kebodohan yang luar biasa, saya coret sekarang. Bayangkan, BUMD-nya tidak punya uang, tapi pendapatan dari sewa itu justru dipakai untuk membuat anak perusahaan baru sebagai kamuflase agar uangnya ‘lari’,” tegas Dedi dalam keterangannya.
Melalui Super Holding BUMD Jabar, Gubernur ingin memastikan pengelolaan aset daerah berlangsung transparan dan terukur tanpa ada celah untuk memanipulasi anggaran.
Salah satu poin paling krusial dalam reformasi ini adalah komitmen Dedi untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Ia menyatakan tidak akan lagi menggunakan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses pasca-pilkada.
Dedi menyindir siklus kepemimpinan BUMD yang selama ini sering berganti seiring pergantian gubernur karena faktor balas budi politik. Menurutnya, manajemen perusahaan daerah harus diisi oleh sosok profesional yang memiliki orientasi finansial murni.
“Pimpinan perusahaan harus berbasis kompetensi, bukan politik. Orientasi kita adalah profit dan kontribusi bagi daerah, bukan menjadi tempat perlindungan bagi kepentingan tertentu,” tambahnya.
Ke depan, struktur korporasi di Jawa Barat akan dipangkas secara ekstrem hingga hanya menyisakan dua entitas besar: Bank BJB dan satu BUMD holding. Penyederhanaan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung program hilirisasi ekonomi daerah.
Gubernur berharap, dengan struktur baru yang lebih ramping, BUMD Jabar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau terjebak dalam risiko finansial yang mengancam APBD. Fokus utama kini dialihkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang lebih terarah dan profesional.
