KALBARAYA – Perdana Menteri Thailand sekaligus Menteri Dalam Negeri, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Anutin pada Sabtu, 13 Desember 2025, sebelum dirinya memimpin prosesi kremasi kerajaan bagi prajurit Thailand yang gugur dalam bentrokan di Distrik Nong Phok, Provinsi Roi Et.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait komunikasinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehari sebelumnya, Anutin menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak menyentuh isu penghentian tembakan. Menurutnya, percakapan hanya berisi pertukaran informasi mengenai situasi terkini.
Anutin menekankan bahwa pemerintah Thailand tetap berpegang pada prinsip menjaga kedaulatan negara dan keselamatan warga. Ia juga membantah adanya dorongan atau arahan dari pihak mana pun agar Thailand menghentikan operasi militernya di perbatasan.
Terkait isu gencatan senjata yang ramai diperbincangkan, Anutin mempertanyakan kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut bahwa pada pagi hari yang sama, pihak Kamboja masih melancarkan serangan menggunakan senjata berat ke wilayah Thailand, termasuk ke area yang bukan merupakan target militer.
Menurut Anutin, serangan tersebut telah menimbulkan korban luka berat di pihak Thailand, bahkan menyebabkan beberapa warga kehilangan anggota tubuh. Situasi ini, katanya, menjadi alasan kuat mengapa Thailand tidak bisa begitu saja menghentikan langkah pertahanannya.
Ia juga menegaskan bahwa Thailand akan tetap menjaga etika dalam hubungan internasional, namun tidak akan mengorbankan keamanan nasional demi mengikuti pandangan pihak luar. Anutin menilai keputusan yang diambil harus berpijak pada sudut pandang dan kepentingan rakyat Thailand sendiri.
Menanggapi anggapan bahwa respons Thailand dinilai berlebihan oleh pihak asing, Anutin menyatakan bahwa penilaian tersebut seharusnya mempertimbangkan jumlah korban dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di wilayah konflik.
