KALBARAYA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah besar untuk mereformasi sektor perbankan pelat merah. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa Presiden berencana melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran Direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) yang dinilai merugikan keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan pembekalan kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam acara retret di Pusat Kompetensi Bela Negara, Cibodas, Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie menjelaskan bahwa kebijakan ini dipicu oleh evaluasi mendalam terhadap kinerja perbankan negara. Pemerintah menilai adanya ketimpangan nyata dalam penyaluran fasilitas kredit, di mana Bank Himbara dianggap lebih condong menguntungkan korporasi besar dibandingkan pemberdayaan pengusaha kecil (UMKM).
“Langkah ini diambil untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang selama ini terjadi. Perombakan Direksi Himbara diharapkan dapat mengembalikan peran bank negara sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, bukan hanya sekadar melayani kepentingan tertentu,” ujar Sjafrie.
Sjafrie juga menyoroti temuan mengenai kinerja sejumlah BUMN yang belum memberikan kontribusi keuntungan optimal bagi negara, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan menjadi hal yang tidak terelakkan.
Pemerintah akan menerapkan standar baru dalam proses rekrutmen pimpinan BUMN. Sjafrie menegaskan bahwa seleksi kali ini akan sangat ketat, dengan menitikberatkan pada perpaduan antara kecerdasan intelektual, pengalaman praktis, dan integritas moral.
Satu poin yang menjadi sorotan adalah keinginan pemerintah untuk menghadirkan penyegaran total dengan tidak lagi memilih individu-individu yang sudah terlalu lama menjabat atau “bercokol” di internal BUMN.
“Kita akan mengganti mereka dengan figur yang memiliki kemampuan intelektual mumpuni dan kompetensi praktisi, namun yang terpenting adalah mereka memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” tegas Sjafrie.
Ke depan, pemerintah menargetkan lahirnya generasi baru pemimpin BUMN yang militan, kapabel, dan kredibel untuk mengendalikan stabilitas ekonomi nasional. Transformasi kepemimpinan ini dipandang sebagai sinyal serius reformasi birokrasi di sektor strategis.
Dengan jajaran direksi baru, pemerintah berharap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara dapat meningkat. Fokus pada pemberdayaan UMKM akan menjadi parameter utama keberhasilan pemimpin baru nantinya, guna mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia.
