KALBARAYA, WASHINGTON D.C. – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi memasuki status penutupan sebagian (partial shutdown) mulai Sabtu (31/1/2026). Kondisi ini terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran tahun fiskal 2026 hingga melewati tenggat waktu tengah malam.
Gagalnya pengesahan anggaran kali ini dipicu oleh eskalasi ketegangan politik yang hebat, menyusul insiden penembakan dua demonstran di Minneapolis oleh agen imigrasi federal. Tragedi tersebut memicu boikot dari Partai Demokrat terhadap poin pendanaan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Wakil Pemimpin Minoritas Senat, Dick Durbin, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Trump. Ia menilai sumber daya negara telah disalahgunakan untuk menekan aksi protes warga ketimbang memberantas kejahatan berat.
“Pemerintahan ini justru menargetkan demonstran damai di Chicago dan Minneapolis, alih-alih fokus pada pemburu kartel narkoba atau pelaku perdagangan manusia. Kebijakan ini membuat warga Amerika merasa kian tidak aman,” tegas Durbin melalui pernyataan di media sosial.
Akibat kebuntuan ini, sekitar 75% operasional lembaga federal terdampak. Sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, hingga pertahanan kini mulai mengaktifkan protokol penghentian layanan sementara.
Meski situasi sempat lumpuh, para pemimpin di Kongres optimistis gangguan ini tidak akan berlangsung lama. Senat telah meloloskan paket anggaran darurat berdurasi dua pekan khusus untuk operasional DHS, sementara lembaga lainnya direncanakan mendapat pembiayaan penuh hingga September mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dijadwalkan kembali bersidang pada Senin (2/2) untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Jika langkah ini mulus, pendanaan pemerintah akan segera dipulihkan dalam waktu dekat.
Jika proses ratifikasi meleset, puluhan ribu pegawai federal terancam menghadapi masa sulit, mulai dari cuti paksa tanpa gaji hingga kewajiban bekerja tanpa bayaran sementara waktu.
Presiden Donald Trump sendiri telah memberikan sinyal persetujuan terhadap draf dari Senat dan mendesak DPR untuk bergerak cepat. Trump berupaya menghindari pengulangan shutdown terlama tahun lalu yang melumpuhkan layanan publik selama lebih dari satu bulan. Ini merupakan penutupan pemerintahan kedua yang terjadi pada masa jabatan keduanya.
