KALBARAYA, MENLO PARK – Meta, raksasa teknologi di balik Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tengah menjadi sorotan tajam setelah muncul laporan mengenai pendapatan iklan masif dari Tiongkok. Perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg ini diduga mengantongi sedikitnya Rp 300,3 triliun—setara sepersepuluh pendapatan globalnya—dari pengiklan asal Negeri Tirai Bambu sepanjang tahun 2024.
Namun, di balik angka fantastis tersebut, dokumen internal yang dirilis oleh Reuters mengungkap sisi gelap: sebagian besar dana tersebut bersumber dari jaringan penipuan (scam), perjudian ilegal, hingga konten pornografi yang menyasar pengguna global.
Privilese “Whitelisting” bagi Agensi Tiongkok Laporan tersebut menyoroti kebijakan Meta yang memberikan perlakuan khusus atau “whitelisting” kepada 11 agensi mitra utama (reseller) di Tiongkok. Privilese ini membuat iklan-iklan yang terdeteksi melanggar aturan sistem otomatis tidak langsung dihapus.
Sebaliknya, iklan tetap tayang sembari menunggu peninjauan manual yang memakan waktu berhari-hari. Celah waktu inilah yang dimanfaatkan para aktor kriminal untuk menjangkau jutaan korban sebelum konten mereka diturunkan. Dokumen internal mencatat sekitar 19% atau Rp 50 triliun pendapatan iklan dari Tiongkok berasal dari konten terlarang.
Kasus Beijing Tengze: Kantor Fiktif di Daftar Elit Salah satu temuan mengejutkan adalah masuknya Beijing Tengze Technology Co Ltd dalam daftar “200 pengiklan teratas” Meta, bersanding dengan merek mewah seperti BMW. Padahal, lebih dari separuh iklan perusahaan ini melanggar kebijakan penipuan. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa alamat kantor perusahaan tersebut fiktif dan hanya berupa jalanan di perumahan terpencil.
Alih-alih memutus kontrak, Meta pada awalnya hanya memberikan sanksi berupa denda biaya iklan yang lebih tinggi, yang dianggap hanya sebagai “biaya operasional” bagi para penipu.
Intervensi Mark Zuckerberg dan Prioritas Pendapatan Staf internal Meta sebenarnya telah memperingatkan bahaya sistemik ini. Sebuah tim anti-penipuan sempat dibentuk dan berhasil menekan angka iklan bermasalah hingga 9% pada pertengahan 2024. Namun, upaya tersebut justru kandas.
Berdasarkan dokumen akhir tahun 2024, Mark Zuckerberg diduga melakukan intervensi melalui “Pivot Strategi Integritas” yang berujung pada pembubaran tim penegakan iklan Tiongkok tersebut. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas finansial perusahaan. Bahkan, pada Mei 2025, manajemen dilaporkan menolak menghukum mitra besar yang mengelola 800 akun iklan terlarang (senjata dan judi) karena potensi kerugian pendapatan yang dianggap terlalu besar.
Tanggapan Meta Menanggapi isu tersebut, juru bicara Meta, Andy Stone, membantah bahwa Zuckerberg memerintahkan pembubaran tim secara permanen. Ia mengklaim arahan CEO justru untuk meningkatkan keamanan secara global. Meta juga menyatakan telah menghapus 46 juta iklan bermasalah dari mitra Tiongkok dalam 18 bulan terakhir melalui sistem otomatis mereka.
Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pada pertengahan 2025, rasio iklan terlarang kembali melonjak hingga 16%, memicu kekhawatiran bahwa kebijakan finansial Meta tetap menjadi celah lebar bagi industri penipuan internasional.
