KALBARAYA, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan catatan kritis terkait wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang berencana menghapus sejumlah program studi (prodi) tidak relevan. Hetifah menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus berlandaskan kajian akademik yang komprehensif, transparan, dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Meski sepakat bahwa relevansi pendidikan dengan dunia industri perlu ditingkatkan, Hetifah mengingatkan agar fungsi perguruan tinggi tidak direduksi hanya sebagai lembaga pemasok tenaga kerja semata.
Pentingnya Transformasi, Bukan Penutupan Massal
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa setiap kebijakan akademik tidak boleh hanya sekadar merespons tren pasar jangka pendek. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki mandat luas yang mencakup pengembangan ilmu dasar, pelestarian budaya, hingga pengasahan daya kritis bangsa.
“Pendekatan yang lebih bijak adalah transformasi dan revitalisasi, bukan penutupan massal. Prodi yang dinilai kurang relevan bisa diperkuat melalui kurikulum interdisipliner serta dikoneksikan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal,” jelas Hetifah kepada awak media, Senin (27/4/2026).
Ia juga memperingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menggerus ekosistem keilmuan dan melemahkan peran universitas sebagai pusat peradaban.
Masa Transisi dan Perlindungan Dosen-Mahasiswa
Hetifah mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara periodik dengan melibatkan multipihak, mulai dari akademisi, asosiasi profesi, hingga pelaku industri. Ia menekankan pentingnya transparansi agar kebijakan tersebut tidak merugikan pihak-pihak terkait.
“Jika memang penyesuaian harus dilakukan, pemerintah wajib menjamin adanya masa transisi yang adil. Perlindungan penuh terhadap nasib mahasiswa yang sedang menempuh studi serta kepastian karier bagi para dosen harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Latar Belakang: Krisis Mismatch Lulusan Perguruan Tinggi
Wacana ini sebelumnya digulirkan oleh Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, yang menyoroti ketimpangan drastis (mismatch) antara profil lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Badri memaparkan data statistik di mana prodi ilmu sosial mendominasi hingga 60 persen, dengan surplus lulusan keguruan yang sangat masif. “Setiap tahun kita meluluskan 490 ribu sarjana pendidikan, padahal kebutuhan pasar hanya sekitar 20 ribu. Artinya, ada potensi 470 ribu pengangguran terdidik baru setiap tahunnya,” ujar Badri dalam Simposium Kependudukan 2026.
Kemendikti berencana menggeser strategi dari market driven (hanya mengikuti tren) menjadi market driving—yakni membuka prodi baru yang menunjang delapan industri strategis nasional guna mendukung visi Indonesia Maju 2045.
