KALBARAYA, TANJUNGPINANG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak sekaligus menyita sedikitnya 1.000 ton beras ilegal di Kepulauan Riau (Kepri), Senin (19/1/2026). Ribuan ton beras selundupan tersebut saat ini diamankan di Gudang Kantor Wilayah Bea Cukai Kepri, Tanjung Balai Karimun.
Beras tersebut dilaporkan masuk melalui jalur Free Trade Zone (FTZ). Hingga saat ini, otoritas terkait masih mendalami asal-usul komoditas tersebut, apakah bersumber dari pasar domestik atau hasil impor ilegal.
“Ada total 1.000 ton beras yang masuk secara tidak sah. Saya instruksikan untuk menindak tegas para pelakunya tanpa kompromi. Praktik ini secara langsung mencederai nasib 115 juta petani padi di seluruh Indonesia,” tegas Amran di sela-sela peninjauan, Senin (19/1).
Sebut Pelaku ‘Pengkhianat Bangsa’ di Tengah Swasembada
Mentan Amran mengungkapkan kekecewaannya lantaran praktik ilegal ini terjadi di saat Indonesia telah memproklamirkan swasembada beras. Dengan stok nasional yang mencapai lebih dari 3 juta ton, keberadaan beras selundupan dinilai sebagai upaya sabotase stabilitas pangan nasional.
“Jangan mengganggu pencapaian swasembada kita. Mereka ini pengkhianat bangsa. Stok kita melimpah, surplus kita nyata, tapi masih ada saja yang mencoba memasukkan beras secara ilegal. Ini sangat tidak benar,” ujarnya dengan nada geram.
Modus Kirim ke Wilayah Surplus Jadi Sorotan
Salah satu poin yang memicu keheranan Mentan adalah informasi mengenai rencana pengiriman beras selundupan tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Amran, logika pengiriman tersebut sangat janggal mengingat Palembang merupakan lumbung pangan dengan produksi mencapai 3,5 juta ton.
Amran menduga ada jaringan terorganisir yang sengaja ingin merusak harga di tingkat petani melalui distribusi beras gelap tersebut.
“Bayangkan, demi keuntungan segelintir orang, mereka tega mengkhianati jutaan petani kita. Di mana rasa keadilan dan persatuannya? Saya minta kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya agar tidak ada lagi oknum yang berani bermain-main dengan urusan perut rakyat,” pungkas Mentan.
