KALBARAYA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik dari Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, terkait efektivitas sistem pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya mengakui adanya potensi kebocoran penerimaan negara yang terjadi di berbagai lini dan kini tengah didorong upaya perbaikan masif.
Menurut Purbaya, salah satu solusi konkret yang sedang diprioritaskan untuk menutup celah kebocoran tersebut adalah penerapan otomatisasi teknologi pada sektor Bea dan Cukai, khususnya pada komoditas rokok.
BACA JUGA : Kemenkeu Siapkan Opsi Penghapusan Utang Daerah Terdampak Bencana untuk Pemulihan Infrastruktur
“Kami menyadari pasti ada yang bocor di sana-sini. Solusi yang diusulkan, seperti yang Pak Hashim sampaikan untuk Bea Cukai, adalah otomatisasi. Contohnya, untuk memonitor produksi rokok secara real time,” jelas Purbaya di Istana Negara, Selasa (16/12).
Teknologi Canggih untuk Pengawasan Rokok Purbaya mengungkapkan, teknologi yang diusulkan untuk memantau produksi rokok sudah diuji dan dinilai cukup mumpuni. Sistem ini memungkinkan data produksi masuk secara otomatis dan langsung terintegrasi dengan sistem keuangan Bea dan Cukai, sehingga mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual.
Rencananya, setiap produk rokok akan dilengkapi dengan kode khusus yang dapat dipindai (scan) menggunakan ponsel atau perangkat khusus. Kode ini berfungsi sebagai identitas digital yang memungkinkan petugas mengetahui asal rokok, jalur distribusi, hingga status pembayaran cukainya.
“Saya sudah melihat teknologinya cukup bagus. Implementasinya kini tinggal menunggu negosiasi harga alatnya. Kami harap harganya bisa lebih efisien,” ujarnya.
Digitalisasi Pajak Lintas Negara Masih Dikaji Selain cukai, Kemenkeu juga tengah mengkaji penerapan digitalisasi untuk sektor pajak, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan lintas negara.
Namun, Purbaya mengakui bahwa digitalisasi pajak internasional menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan otomatisasi cukai rokok. Ia menilai sistem yang ditawarkan oleh vendor teknologi saat ini masih belum sepenuhnya siap dan memerlukan banyak penyesuaian agar sesuai dengan kerumitan regulasi perpajakan internasional di Indonesia.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa perbaikan sistem dan modernisasi teknologi menjadi kunci utama pemerintah dalam menekan potensi manipulasi data di lapangan serta mengoptimalkan penerimaan negara di masa depan.
