KALBARAYA, JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengambil langkah mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa kedatangan Gibran ke Gedung Nusantara III pada pukul 11.16 WIB bertujuan untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Menurut Muzani, surat dengan perihal serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Muzani kepada awak media.
Mengenakan setelan jas hitam dipadu kemeja putih dan dasi merah serta membawa map putih, Gibran tiba didampingi aparat pengawalan. Ia memilih langsung menuju ruang kerja Ketua MPR RI di lantai 7 dan tidak memberikan pernyataan apapun kepada wartawan saat meninggalkan lokasi.
Keputusan mundur ini diambil Gibran berselang sehari setelah ia menyatakan kesiapannya untuk berjuang lewat jalur hukum di PTUN terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Di waktu yang bersamaan, DPR RI juga tengah memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan terhadap dirinya, yang telah diteken oleh 120 anggota dari delapan fraksi. Sebelum menyambangi parlemen, Gibran sempat menyempatkan diri berpamitan kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Menanggapi mundurnya Gibran, MPR RI bersiap menggelar Sidang Istimewa guna menetapkan kekosongan kursi wakil presiden, merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU MD3. Sesuai mekanisme yang berlaku, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan untuk menjadwalkan sidang paripurna pemberitahuan kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden memiliki waktu untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan. MPR kemudian memiliki rentang waktu maksimal 60 hari untuk memproses verifikasi berkas hingga menggelar sidang istimewa pemungutan suara demi memilih dan melantik Wakil Presiden yang baru.
