KALBARAYA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa seluruh akses transportasi darat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah kembali fungsional. Pemulihan infrastruktur ini menjadi kunci utama kembalinya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi antarprovinsi pascabencana.
Dalam konferensi pers mengenai Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta, Rabu (11/2/2026), Tito menyatakan bahwa integrasi jalan nasional, provinsi, hingga jalan desa sudah tersambung kembali.
Pemulihan Fungsional vs Normalisasi Permanen
Mendagri memberikan catatan penting mengenai definisi “pemulihan” yang sedang berjalan. Ia membedakan antara kondisi normal fungsional dan normal permanen.
- Normal Fungsional (Target 2 Bulan): Merujuk pada pembersihan sisa material bencana dan pembukaan akses dasar agar jalan serta lorong dapat dilalui kendaraan. “Dua bulan bisa normal fungsional jika pembersihan lumpur digenjot secara masif,” tutur Tito.
- Normalisasi Permanen (Target 2-3 Tahun): Mencakup pembangunan infrastruktur kokoh seperti pengaspalan ulang, pelebaran jalan, dan penggantian jembatan darurat menjadi jembatan permanen. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama karena luasnya skala kerusakan.
“Untuk mengaspal kembali dan membangun jembatan permanen dari yang sebelumnya jembatan darurat (bailey atau armco), jelas membutuhkan waktu (it takes time),” tambahnya.
Layanan Publik dan Ekonomi Mulai Berdenyut
Seiring terbukanya akses transportasi, jumlah pengungsi dilaporkan terus menyusut. Pemerintah pusat mengklaim bahwa berbagai indikator pemulihan dasar telah rampung, meliputi:
- Sektor Pemerintahan: Layanan birokrasi kembali berjalan.
- Layanan Dasar: Fasilitas kesehatan dan pendidikan sudah beroperasi.
- Kebutuhan Vital: Distribusi logistik pangan dan kebutuhan pokok kembali lancar.
Tito menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil mobilisasi nasional yang melibatkan sinergi TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Untuk memastikan akurasi data di lapangan, Kemendagri terus melakukan verifikasi silang (cross-check) dengan para kepala daerah.
Membangun Infrastruktur yang Lebih Tangguh
Pemerintah berkomitmen agar proses rekonstruksi ini tidak sekadar mengembalikan kondisi fisik seperti semula, tetapi juga meningkatkan kualitasnya (build back better). Standar pembangunan yang tinggi diterapkan agar infrastruktur baru memiliki daya tahan lebih baik terhadap potensi bencana di masa depan.
Diharapkan, transformasi infrastruktur yang lebih berkualitas ini nantinya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Sumatera.
