KALBARAYA, NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan darurat mengenai stabilitas finansial organisasi dunia tersebut. Guterres memprediksi PBB akan menghadapi kekosongan dana operasional pada Juli 2026 jika negara-negara anggota tidak segera melunasi kewajiban iuran mereka.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada negara-negara anggota, Guterres menyoroti krisis ini sebagai dampak langsung dari keterlambatan dan pengabaian pembayaran iuran keanggotaan oleh sejumlah negara.
“Pilihannya hanya dua: semua negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, atau melakukan perombakan total pada aturan keuangan kami guna mencegah keruntuhan finansial,” tegas Guterres dalam suratnya yang dilansir AFP, Selasa (3/2/2026).
Defisit Membengkak, Program Kerja 2026 Terancam Lumpuh
Krisis ini memaksa markas besar PBB mengambil langkah penghematan ekstrem, termasuk penghentian sementara perekrutan staf baru (hiring freeze) dan pemotongan anggaran di berbagai lini sektor operasional. Guterres menilai struktur keuangan PBB saat ini sudah tidak lagi berkelanjutan dan sangat rentan terhadap risiko sistemik.
Laporan keuangan organisasi menunjukkan data yang mengkhawatirkan:
- Tunggakan Fantastis: Meskipun 150 negara telah membayar, PBB menutup tahun 2025 dengan utang iuran sebesar 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp26 triliun).
- Lonjakan Drastis: Angka tunggakan ini membengkak lebih dari dua kali lipat dibandingkan catatan pada tahun 2024.
- Perbandingan Anggaran: Nilai tunggakan ini bahkan jauh melampaui dana Dewan Perdamaian inisiasi Presiden AS Donald Trump yang baru-baru ini diluncurkan dengan nilai 1 miliar dolar AS.
Potensi Pengulangan Krisis 2019
Kondisi ini membangkitkan memori kelam krisis finansial PBB pada 2019 silam. Saat itu, defisit anggaran sempat mengganggu pembayaran gaji bagi sekitar 37.000 karyawan sekretariat PBB, yang memaksa dilakukannya langkah-langkah penghematan darurat.
Guterres memperingatkan bahwa tanpa adanya arus kas masuk yang drastis, anggaran program reguler tahun 2026 yang telah disepakati pada Desember lalu mustahil dapat dijalankan sepenuhnya.
“Realitasnya sangat gamblang. Tanpa peningkatan koleksi dana, anggaran 2026 tidak bisa dieksekusi. Berdasarkan tren historis, kas kami bisa habis total pada pertengahan tahun ini,” pungkas pria asal Portugal tersebut.
Langkah penghematan yang diambil saat ini diharapkan dapat menekan laju defisit, sembari menunggu respons nyata dari negara-negara anggota untuk menyelamatkan organisasi internasional tersebut dari kebangkrutan operasional.
